Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan telah menyerahkan dua kajian yang dilakukan KPK sebagai rekomendasi agar peradilan berintegritas. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada Acara Bincang Peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Ballroom El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara secara luring dan daring melalui Aplikasi Zoom (04/11).
“Kami telah melakukan koordinasi, dan yang terpenting kami telah melakukan beberapa kajian selam 4 tahun ini. Kajian itu terkait sistem penanganan perkara yang dilakukan oleh MA. Pertama rekomendasi dari kajian terhadap mekanisme penangan perkara ditingkat pertama. Kedua adalah rekomendasi dari kajian ditingkat banding dan ditingkat MA. Kami telah serahkan rekomendasinya ke stakeholder MA dua kali,” kata Nawawi.
Selain Nawawi, narasumber lainnya adalah Lulik Tri Cahyaningrum Direktur Ditjen Badilmiltun dan Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Muhammad Rizaldi. Sedangkan peserta acara terdiri dari stakeholeder MA, Pemda DKI, TNI, advokat, Akademisi UI Akademisi Jayabaya dan sejumlah pegiat hukum pada lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Selanjutnya Nawawi menyampaikan catatannya terkait rekomendasi yang telah disampaikan ke MA ternyata belum diterima oleh satuan kerja peradilan tinggi di daerah, “ada catatan kami soal rekomendasi ini. Pada beberapa satuan kerja di tingkat peradilan tinggi di daerah, kami menerima informasi bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK dan diserahkan kepada MA belum sampai di tangan teman-teman di daerah,” ucapnya kepada 70 orang peserta luring yang hadir saat itu.
Padahal menurut Nawawi, dalam kajian itu KPK melihat ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya celah-celah tindak pidana korupsi di tingkat peradilan tinggi di daerah. Sehingga rekomendasi tersebut dibuat untuk disampaikan dan dilakukan penyempurnaan di peradilan yang dimaksud. Tidak hanya memberikan rekomendasi tersebut ke stakeholder di MA, KPK juga menyampaikannya ke DPR dan Presiden agar rekomendasi bisa dilaksanakan.
Sementara itu Lulik Tri Cahyaningrum Direktur Ditjen Badilmiltun memaparkan upayanya dalam menjaga integritas aparatur di instansinya. Upaya pertama adalah membangun sistem di peradilan agar integritas semua jajaran aparatur di Ditjen Badilmiltun dan satuan kerja di bawahnya dapat terjaga.
Selanjutnya dia menyebut upaya menjaga integritas ini dilakukan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Pengawasan yang maksimal melibatkan seluruh jajaran internal, sedangkan pihak eksternal yang dilibatkan adalah KPK dan masyarakat. “Secara eksternal kami terlibat dengan KPK setiap tahun melaksanakan survei penilaian integritas, itu masukan yang sangat bagus buat kami. Dari masyarakat, kami menyediakan kanal laporan-laporan dari mereka, dan laporan itu segera kami tindak lanjuti,” ujar Lulik.
Upaya menjaga integritas dan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah merupakan bagian dari tugas KPK melalui tugas pokok koordinasi. KPK melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi seperti kejaksaan, peradilan, kepolisian dan instansi yang melakukan pelayanan publik seperti pemerintah daerah. (Kres)
