Presiden Jokowi Tolak Revisi Lemahkan UU KPK

Rada Publik
Jakarta - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyiapkan amanat presiden (ampres) untuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, presiden masih menunggu draft revisi UU KPK dari parlemen.

"Sampai sekarang presiden belum menerima surat dari DPR. Karena itu kan inisiatif dari mereka. (Ampres) nanti ada setelah presiden menerima surat dari DPR, dilampiri dengan lembar RUU dan draf naskah akademiknya," ujar Pratikno di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12).

Meski demikian, menurut Pratikno, presiden bisa saja menolak menerbitkan ampres. Hal itu akan terjadi jika revisi melemahkan komisi antirasywah.

Menurutnya, sikap presiden hingga kini belum berubah, yakni menolak pelemahan KPK. Dalam prosesnya, Presiden juga meminta DPR mendengar dan melibatkan KPK, partisipasi publik, seperti akademisi dan penggiat antikorupsi.

"Dari substansinya ya jangan sampai melemahkan KPK. Presiden tegas soal itu," tandasnya. (Nyoto)

RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar Menolak Pasien BPJS

Radar Publik
Blitar - Tidak terima saudaranya ditolak oleh pihak rumah sakit, kerabat salah satu pasien BPJS mengamuk di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Blitar. Tidak hanya mengamuk, kerabat tersebut juga mencaci - maki petugas jaga dan dokter yang menemuinya.

Begitu tiba di Ruang Pelayanan Unit BPJS RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar, emosi Syahrir warga asal Surabaya tersebut langsung meluap - luap. Syahrir sendiri merupakan kerabat dekat dari Ika Purnama Wati, salah satu pasien BPJS yang pada beberapa hari yang lalu sempat ditolak oleh RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar. Tidak hanya berteriak - teriak, Syahrir juga mencaci - maki petugas BPJS yang tengah berjaga.

Syahrir sangat menyesalkan atas sikap pihak rumah sakit, yang telah menolak Ika Purnama Wati, yang saat itu menggunakan kartu BPJS untuk proses kelahiran anaknya. Selain itu, saudaranya kini harus menanggung banyak hutang akibat biaya persalinan.

Sementara perwakilan pihak rumah sakit yang menemui kerabat pasien BPJS yang ditolak mengatakan, akan melakukan pemeriksaan tentang data awal masuk sang pasien. Rencananya dalam waktu dekat, pihak rumah sakit juga akan melakukan pertemuan dengan pasien dan juga pihak BPJS.

Kasus penolakan pasien BPJS itu sendiri bermula saat, pasutri Mualik dan Ika Purnama Wati warga Kelurahan Tanggung Kota Blitar , yang pada tanggal 12 Desember yang lalu akan melahirkan anak keduanya melakui proses persalinan caesar. Namun karena oleh pihak RSUD Mardiwaluyo ditolak, ahkirnya korban melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar.

Perwakilan Kades Se-Indonesia Kecewa Hadiri Undangan Acara Kemendes

Radar Publik
Jakarta - Pada Senin-Selasa (14-15/12/2015), kepala desa perwakilan se-Indonesia diundang hadir pada acara Rembug Desa oleh Kemendes di Kemayoran, Jakarta.

Ada 3 ribu lebih undangan yang ditujukan ke perwakilan kepala desa se-Indonesia. Di dalam undangan tersebut, dicantumkan segala bentuk akomodasi, transportasi menjadi tanggung jawab panitia (kemendes).

Setelah acara selesai, panitia mengumumkan agar masing-masing peserta untuk kembali ke hotelnya masing-masing guna penyelesaian administrasi.

Setelah para kepala desa menunggu di hotel masing-masing dari kemarin hingga siang ini, tidak ada kejelasan dari panitia. Waktu terus berjalan dan berjalan, pihak panitia ketika ditanyai, jawabannya tidak jelas.

Kalau mbok ya nggak ada akomodasi sampaikan saja ke kami dari kemarin, keluh Noer Ahsan, salah satu peserta yang diundang, saat dihubungi, Rabu (16/12/2015).

Noer mengira janji palsu dari panitia itu hanya dialami kades se-Jawa. Ternyata, kades-kades lain di luar Jawa juga mengalami hal yang sama.

Kami benar-benar marah karena dilecehkan Kemendes. Kami sangat jengkel dengan mereka, cetusnya.

Menurut pengakuan Noer, para kepala desa menginap di hotel Novotel, Mangga Dua, Hotel Ibis Mangga Dua. Para kades merasa terlantar di hotel karena menunggu janji palsu panitia. Banyak Kades juga yang balik ke daerahnya karena sudah kesal sama panitia.

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengundang perwakilan kepala desa untuk hadir dalam kegiatan Rembug Nasional Desa Membangun Indonesia pada Senin-Selasa, 14-15 Desember 2015, waktu (terlampir), bertempat di Hall D2 Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Surat tertanggal 8 Desember 2015, bernomor 1722/DPPMD/XII/2015, perihal Undangan Peserta Rembug Nasional Membangun Indonesia.

Pada surat, tertulis akomodasi dan transportasi ditanggung Panitia (1 orang), harap para peserta dapat memperhatikan lokasi tempat menginap masing-masing (daftar terlampir). (Red)